Stafsus Jokowi Disarankan Tak Permanen agar Tak Tambah Anggaran

BERITAMEDAN - Ahli hukum dan tata negara, Refly Harun menganjurkan kepada Joko Widodo (Jokowi) sehingga staf tertentu (stafsus) presiden tidak jadi jabatan yang permanen dalam susunan pemerintahan. 

Dirinya menunjukkan sehingga pemerintah tak mesti menaikkan anggaran ulang untuk jabatan yang baru dibentuk oleh Jokowi itu. Pasalnya, sebanyak 12 staf tertentu Presiden akan beroleh gaji sebesar Rp51 juta. 

Hal itu cocok dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 perihal besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

 "Kalau layaknya ini tentu beban anggaran negara lebih besar dari [untuk gaji] stafsus ini," kata dia waktu di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). 

Padahal, menurutnya, pekerjaan stafsus hanya menambahkan opini dan gagasannya saja disaat dibutuhkan. Sementara, kata dia, belum tentu Presiden Jokowi tiap tiap hari memerlukan pendapat dari stafsusnya.

Kemudian, lanjut dia, belum tentu termasuk pendapat selanjutnya cocok dengan perihal yang diperlukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

 "Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu oleh ahli-ahli saja yang membawa kebolehan yang sesuai. Kemudian tidak mesti diberikan kompensasi puluhan juta, lumayan diberikan honor disaat pendapat mereka diminta," ucapnya.

 Jika tidak permanen, kata Refly, staf tertentu selanjutnya tidak mesti diikat dengan jam kerja. Cukup hanya terikat dengan kode etik saja.

Sehingga mereka dapat fokus untuk menjalankan pekerjaan sebelumnya. Pasalnya, para stafsus presiden itu merupakan entrepreneur, sociopreneur, dan edupreneur—aktivitas bisnis.

Mereka adalah Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise), Adamas Belva Syah Devara (pendiri area Guru), Ayu Kartika Dewi (pendiri Gerakan Sabang Merauke), Putri Indahsari Tanjung (CEO dan founder Creativepreneur), Andi Taufan Garuda Putra (CEO Amarta), Gracia Billy Mambrasar (CEO Kitong Bisa), dan lainnya. 

"Menurut saya, sayang pekerjaan mereka dapat terganggu. Padahal pekerjaan mereka hanya menambahkan opini dan pendapat saja. Namun, dirinya mengatakan untuk memandang perkembangannya terutama dahulu. Untuk mengukur seberapa efektifnya jabatan stafsus Presiden. 

"Presiden termasuk mesti dapat mengkalkulasi duit yang dikeluarkan cocok enggak sama manfaat yang dihasilkan oleh stafsusnya. Soalnya ini duit rakyat," pungkasnya.

POKER | CAPSA SUSUN | GAME ADU-Q | BANDAR-Q | BANDAR POKER | SAKONG ONLINE | DOMINO